Gerilyawan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menewaskan paling tidak tujuh tentara Filipina dan mencederai 12 lainnya dalam satu serangan di pulau Mindanao, Minggu, kata militer.

Serangan itu terjadi empat hari setelah pasukan pemerintah menghentikan serangan terhadap gerilyawan MILF di bagian lain pulau Mindanao dan aksi kekerasan terbaru sejak satu perjanjian wilayah dengan MILF dilarang ditandatangani oleh Mahkamah Agung awal bulan ini.

Militer mengatakan, para tentara itu, bepergian dengan satu konvoi sedang dalam perjalanan mereka untuk menyerahkan gaji kepada satu detasemen yang terpencil ketika mereka diserang sekitar 100 gerilyawan MILF yang bersenjatakan granat-granat berpelontar roket dan senapan-senapan mesin.

“Pasukan kami sangat terkejut,” kata Kolonel Reynaldo Ardo, seorang komandan brigade angkatan darat di provinsi Lanao del Sur kepada wartawan.

“Anak-anak kami tidak pernah memberikan peluang untuk melakukan perlawanan. Setelah 10 menit baku tembak seru, para gerilyawan itu mundur ke daerah hutan terdekat. Kami mengirim pasukan tambahan untuk menghukum para gerilyawan itu. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi.”

Empat tentara reguler dan tiga pasukan paruh waktu tewas dalam baku tembak senapan mesin pertama. Dua belas tentara lainnya cedera ketika mereka berusaha berlindung di balik truk dan kendaraan lainnya.

Pekan lalu, pesawat-pesawat angkatan udara membom posisi-posisi MILF selama empat hari berturut-turut, yang menyebabkan sekitar 160.000 warga di tujuh kota di Cotabato Utara mengungsi. Manila menuduh para gerilyawan menduduki perkebunan-perkebunan milik warga Katolik di daerah itu.

Para pengamat mengatakan, kedua pihak sedang menegangkan otot-otot militer mereka setelah Mahkamah Agung melarang untuk sementara menandatangani perjanjian wilayah dengan MILF yang menandakan satu kemunduran lain dalam perundingan yang berlangsung lama untuk mengakhiri konflik separatis yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang.

Para ahli hukum memperkirakan pengadilan akan memutuskan bahwa perjanjian itu, yang memberikan pemerintah masa depan dari satu tanah air Muslim yang diperluas yang memberikan kekuasaan politik dan ekonomi yang luas, adalah tidak konstitusional. (kpl/rif)

Sumber : Kapanlagi.com Senin, 18 Agustus 2008 08:31